Teluk Kuantan – Bupati Kuansing yang diwakili Sekretaris Daerah Zulkarnain, ST., M. Si, menyampaikan jawaban resmi atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna yang digelar di Ruang Rapat DPRD Kuansing, Teluk Kuantan, Kamis 16/4/2026 siang.
Dalam penyampaiannya, Pemerintah Daerah mengapresiasi berbagai masukan, kritik, serta saran yang disampaikan oleh seluruh fraksi, sebagai bagian dari upaya bersama dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.
Sekda menjelaskan bahwa pelaksanaan APBD Tahun 2025 telah menunjukkan capaian positif, terutama pada indikator makro seperti pertumbuhan ekonomi dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kuansing. Namun demikian, sejumlah catatan penting juga menjadi perhatian serius, salah satunya terkait persoalan tunda bayar tahun 2024–2025.
Pemkab Kuansing menegaskan bahwa kondisi tersebut merupakan dampak dari tekanan fiskal struktural. Meski begitu, pemerintah berkomitmen untuk menyelesaikan kewajiban tersebut secara bertahap, menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Beberapa tunda bayar bahkan telah mulai diselesaikan pada tahun berjalan sesuai ketersediaan kas daerah.
Di sektor pembangunan, pemerintah memastikan bahwa kebijakan akan terus diarahkan pada program prioritas berbasis kebutuhan riil masyarakat. Pendekatan ini diharapkan mampu menciptakan belanja publik yang lebih efektif, efisien, serta berdampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.
Terkait persoalan sampah yang menjadi sorotan DPRD, khususnya di wilayah Teluk Kuantan, pemerintah mengakui hal tersebut sebagai isu krusial yang tengah ditangani secara serius. Saat ini, pola pengelolaan sampah berbasis partisipasi masyarakat sedang disiapkan dengan melibatkan berbagai pihak, mulai dari Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUPR, hingga pemerintah kecamatan dan desa.
Di bidang kesehatan, bahwa kendala dalam layanan UHC disebabkan oleh penonaktifan sebagian peserta PBI Jaminan Kesehatan yang bersumber dari APBN, akibat perubahan kategori data masyarakat miskin oleh Kementerian Sosial.
Sementara itu, di sektor pendidikan, komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan, tidak hanya dari sisi kuantitas waktu belajar, tetapi juga mutu tenaga pendidik dan sistem pembelajaran.
Dalam aspek keuangan daerah, Pemkab Kuansing juga mencatat peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang cukup signifikan. Realisasi PAD tahun 2024 sebesar Rp120,1 miliar meningkat menjadi Rp194,8 miliar pada tahun 2025, atau naik sekitar 62,11 persen. Meski demikian, optimalisasi PAD tetap menjadi fokus untuk memperkuat kemandirian fiskal daerah.
Pemerintah juga menegaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, termasuk Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020.
Sekretaris Daerah Kuansing, Zulkarnain, ST., M.Si, dalam keterangannya menegaskan bahwa seluruh masukan DPRD akan menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan ke depan.
“Pemerintah Daerah berkomitmen menindaklanjuti seluruh saran dan masukan dari DPRD sebagai bagian dari upaya meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Kami juga terus berupaya menjaga keseimbangan fiskal di tengah berbagai keterbatasan yang ada,” ujarnya.
Ia juga menambahkan bahwa peningkatan kinerja aparatur menjadi perhatian utama, termasuk melalui penempatan pejabat yang sesuai kompetensi, integritas, dan profesionalisme, serta evaluasi berkala terhadap pejabat struktural
#Kuansing #Riau #bupatisuhardiman #Zulkarnain #dprdkuansing #sekdakuansing
