MAKLUMAT ONLINE- Kampar , Gelombang kekecewaan melanda para kontraktor lokal di Kabupaten Kampar, Riau. Mereka kini menghadapi situasi pelik: pembayaran dari proyek-proyek pembangunan yang mereka kerjakan tidak kunjung dibayarkan oleh pemerintah daerah. Isu tunda bayar ini bukan hanya memukul para pelaku usaha konstruksi, tetapi juga menimbulkan efek berantai yang mengancam denyut ekonomi masyarakat kecil.
“Sampai sekarang belum ada kepastian kapan akan dibayar. Kami sudah keluarkan modal besar, bahkan ada rekan-rekan yang terpaksa pinjam ke rentenir demi menyelesaikan proyek tepat waktu. Tapi setelah selesai, kami justru digantung,” ungkap salah seorang kontraktor lokal yang enggan disebutkan namanya karena alasan keamanan.
Situasi ini memunculkan pertanyaan besar: Apakah Pemkab Kampar benar-benar tidak memiliki anggaran, ataukah ini bentuk kesengajaan?
Beberapa sumber menyebutkan bahwa anggaran sebenarnya tersedia, namun pembayaran terhambat oleh alasan birokrasi dan dugaan tebang pilih dalam prioritas pencairan dana. “Ada yang cepat dibayar, ada yang lama. Biasanya yang dekat dengan orang dalam lebih dulu dicairkan. Kalau begini, keadilan sudah tidak ada lagi,” ujar sumber lainnya.
Dampak Multiplier yang Nyata
Dampak dari tunda bayar ini tidak main-main. Banyak kontraktor yang menggaji puluhan hingga ratusan pekerja, membeli material dari pedagang lokal, dan terlibat dalam perputaran ekonomi mikro. Ketika pembayaran macet, semua mata rantai ini ikut terganggu.
“Daya beli menurun, pasar sepi, tukang tidak digaji. Ini bukan lagi urusan proyek, ini urusan perut masyarakat,” kata Ketua Asosiasi Kontraktor Lokal Kampar dalam sebuah pertemuan informal baru-baru ini.
Selain itu, beberapa kontraktor diketahui sudah menjual aset pribadi dan kendaraan demi melanjutkan pekerjaan yang semestinya ditanggung pemerintah. Ironisnya, mereka yang seharusnya diapresiasi justru diperlakukan seperti pesakitan.
Zalim atau Tidak Cakap?
Pengamat kebijakan publik menilai bahwa penundaan pembayaran terhadap pihak yang sudah melaksanakan kewajibannya merupakan bentuk ketidakadilan struktural. “Kalau dananya ada, tapi sengaja ditahan, itu bentuk kezaliman. Kalau dananya tidak ada karena salah kelola, berarti tidak cakap memimpin,” ujar seorang akademisi dari Universitas Riau.
Ia menambahkan, dalam konteks pemerintahan yang sehat, kontraktor adalah mitra strategis, bukan objek penderita. Pemerintah daerah semestinya menjaga kepercayaan publik, bukan menghancurkannya dengan praktik yang diskriminatif dan tidak transparan.
Desakan untuk Transparansi dan Kepastian
Sejumlah kontraktor dan aktivis kini mendorong agar Pemkab Kampar membuka informasi secara terbuka terkait posisi keuangan daerah, khususnya yang berkaitan dengan proyek-proyek fisik. Mereka juga meminta DPRD Kampar untuk turun tangan melakukan pengawasan dan memanggil pihak-pihak terkait guna dimintai pertanggungjawaban.
“Jangan diam. DPRD harus peka. Ini jeritan rakyat, bukan sekadar soal teknis anggaran,” kata seorang kontraktor lainnya dengan nada tinggi.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak Pemkab Kampar terkait keluhan para kontraktor ini. Masyarakat kini menunggu, apakah pemerintah daerah akan menunjukkan bahwa "Kampar di Hati" bukan sekadar slogan kosong, atau justru mempertegas anggapan bahwa Kampar kini kehilangan hati.***mdn
#Kampar Tunda Bayar #kontraktor Kampar
